LSM Gesid Sayangkan Rp.1 Milyar Lebih Uang Rakyat 'Mengalir' ke Pihak Ke-3

Merangin | Fokusinfo.com : Polemik Bintek Siskeudes yang dilaksanakan pada Desember 2018 terus bergulir. Selain dituding pelaksanaan tidak melalui pembentukan TPK, kegiatan itu juga disebut ‘terlalu’ menguntungkan pihak ke-3.

Direktur LSM Gesid (Gerakan Sikap Insan Demokrasi), Joko Wahyono menduga kegiatan tersebut merupakan bisnis dengan kedok bintek.

‘’Saya pantau di Media persoalan ini. Saya juga cari informasi ke sejumlah pihak yang terkait. Bayangkan saja, yang ikut itu jumlah pesertanya 270 orang dikalikan biaya per peserta Rp.4juta. Jumlahnya. Rp.1.080.000.000. Jadi akhir 2018 itu masyarakat merangin telah mengeluarkan uang Rp.1 milyar lebih, yang seharusnya bisa dipangkas dengan tujuan yang sama,” terang Joko.

Dikatakan Joko dia tidak menyoal substansi bintek siskeudes tersebut. Namun yang disayangkan adalah tidak terbukanya fikiran pemerintah Merangin untuk menghemat keuangan negara.

‘’Saya yakin tujuan Bintek Siskeudes itu positif, agar operator desa memahami aplikasi sistim keuangan desa dan diterapkan di desa masing-masing. Tapi apakah harus semahal itu?, apa tidak ada opsi lain yang lebih efisien? ,” tuturnya

Baca Juga : Polemik Bintek Siskeudes, Pengumpulan Dana Manfaatkan Group WA Klik disini

Menurut Joko, seharusnya pemerintah tidak menelan bulat-bulat program yang ditawarkan oleh pihak ke-3 jika ternyata dalam program tersebut berujung menguras uang masyarakat. Masih dikatakan Joko, program positif itu sebenarnya bisa dilaksanakan di pemerintah dengan cara mendatangkan pemateri ke Merangin.

‘’DPMD Harus berfikir jernih ketika memutuskan sesuatu. Apalagi ini menyangkut uang rakyat. Pemerintah harus berpihak kepada rakyat. Rp.4 juta itu bagi desa bisa banyak digunakan. Entah membangun box culver, ATK, atau jalan setapak. ” ungkapnya

‘’Merangin ini juga punya fasilitas yang memadai untuk melakukan kegiatan semacam itu. Bila dilaksanakan di Merangin tentu dananya tidak sebanyak itu. Dan lagi saya menduga kegiatan tersebut terkesan dipaksakan karena dilaksanakan pada akhir tahun. Kita semua tahu akhir tahun itu adalah akhir tutup buku pengelolaan anggaran,” sambungnya.

Joko juga menduga ada hubungan bisnis antara pihak ke-3 dengan DPMD. menurutnya tidak mungkin pihak DPMD mau meloloskan kegiatan tanpa adanya pamrih.

‘’Bila tanpa pamrih, saya rasa sulit bagi DPMD meloloskan kegiatan semacam itu, apalagi DPMD bersedia menjadi wadah penitipan uang dari peserta untuk diteruskan ke pihak ke-3,” tutupnya. (*)

Reporter : GondoIrawan
Redaktur : TopanBohemian

Share:















Diberdayakan oleh Blogger.

Wikipedia

Hasil penelusuran

Jumlah Pembaca

Advertisement

YouTube Fokus Info VisuaL

Popular Posts

Blog Archive

Recent Posts

Unordered List

Pages

Theme Support

BTemplates.com