 |
| Ilustrasi : topan bohemian |
Dana APBDes melalui kegiatan Bintek Siskeudes, Barlep Kepala Desa Pulau Rengas Kecamatan Bangko Barat masih tetap dalam pendirian dan kebenaran yang diyakinannya.
Menurut Barlep apa yang dilakukan oleh DPMD adalah salah sesuai dengan perundang-undangan. Yaitu selaku Kepala Desa maka para kades itulah yang seharusnya mengelola dana Desa. Pada kasus Bintek Siskeudes yang dilaksanakan pada desember 2018 itu merupakan kegiatan bersama yang semestinya dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) atas hasil musyawarah para perangkat lintas desa.
Baca Juga : Stempel DPMD pada Kwitansi Bintek Siskeudes, Ladani Sebut Pegawainya Kurang Paham Klik disini
Setelah sebelumnya tantangan Barlep kepada DPMD untuk melaksanakan debat terbuka tidak dijawab tegas, maka Barlep akan membawa kasus itu kepada Kejari (Kejaksaan Negeri) Merangin selaku Pembina dan pengawal dana desa guna mempertanyakannya.
‘’Saya akan pertanyakan persoalan ini ke Kejari Merangin. Tunggu bila ada waktu yang tepat saya ke Bangko,” kata Barlep.
‘’Bila tidak benar tolong diluruskan. Kejari itu punya hak yang diberi tugas mengawal dana desa ini. APBDes ini. Kalau Kejari ingin melanjutkan ke jalur hukum itu terserah mereka,”. Sambung Barlep
Sementara itu, Kepala Dinas DMPD Merangin, M Ladani tetap berpegang teguh dengan informasi yang diketahuinya bahwa yang menyelenggarakan Bintek Siskeudes bukanlah DPMD melainkan pihak lembaga penyelenggara.
‘’Dana itu pada prinsipnya yang menyelenggarakan adalah lembaga. Dana dianggarkan di desa masing masing. Orang desa itu bayar di DPMD. Titip uang untuk diserahkan ke penyelenggara. Nanti orang penyelenggara itulah yang mengelolanya seperti membawa peserta ke Jambi. Mobil, Materi, Hotel dan lainnya,” kata Ladani. (*)
Reporter : TopanBohemian
