Hijrul Aswad, Aktivis Merangin dan merupakan mantan mahasiswa STKIP namun telah di DO karena kekritisannya terhadap YPM STKIP menyanyangkan tindakan yang dilakukan oleh YPM STKIP yang tidak membayar sewa aset kepada Pemerintah Daerah Merangin. Padahal menurut Hijrul dengan membayar sewa berarti YPM STKIP telah turut membantu Pemkab menaikkan PAD dan dana tersebut bisa digunakan kembali untuk peningkatan mutu pendidikan di Merangin.
‘’Saya sayangkan lembaga STKIP kok tidak membayar sewa. Padahal sudah jelas aset yang dimanfaatkan saat ini punya Pemkab. Malu lah dengan masyarakat,” kata Hijrul.
‘Jika tidak bisa atau tidak mau bayar lebih baik hengkang dari aset yang dimiliki pemerintah,” tegas Hijrul.
Baca juga Polemik Aset. Pemkab Vs YPM STKIP, DPRD Bakal Menengahi Klik disini
Hijrul juga menyatakan sulit meyakini informasi bahwa YPM bersifat sosial atau nirlaba seperti yang pernah diungkapkan Irdham (ketua YPM). Pasalnya, diceritakan Hijrul ketika dirinya masih kuliah di STKIP biaya yang harus dibayar tidak sedikit.
‘’Biaya kuliah di STKIP bukan sedikit loh. Jadi janggal saja bila dikatakan oleh Pak Irdham yayasan STKIP itu bersifat sosial. Ironisnya meskipun kami bayar mahal tapi fasilitas kami rasa tidak memadai,” kata Hijrul.
‘’Terus terang, dulu pada 2014 kalau tidak salah, kami pernah demo ke YPM. Materi demo adalah ingin fasilitas yang cukup. Alasan kami karena kami bayar kuliah seperti Uang Pembangunan, uang semester, yang paling penting lagi adalah uang ekstrakurikuler. Yang uang ekstrakurikuler itu untuk kegiatan mahasiswa, dari mahasiswa untuk mahasiswa dan oleh mahasiswa dan tiap semester kala itu kami bayar 250 ribu per mahasiswa. Ironisnya kegiatan mahasiswa dikampus banyaknya kami cari dana keluar. Padahal kampus punya dana karena itu uang kami juga. Makanya kami demo ke yayasan kala itu,” cerita Hijrul.
Menurut Hijrul, tindakan YPM STKIP sudah tidak bisa di tolerir lagi. Dia juga menyampaikan berkomunikasi dengan beberapa aktivis lainnya terutama 23 mahasiswa yang di DO mewacanakan akan melakukan aksi mendukung pemerintah Merangin menarik sewa aset yang saat ini dipergunakan YPM untuk berbisnis pendidikan di Merangin.
‘’Sudah ada beberapa kawan kawan yang mendesak, entah dengan aksi atau tindakan lain, yang penting endingnya STKIP tidak ada masalah lagi. Karena walaupun mantan mahasiswa STKIP, kami tetap merasa memiliki dan bangga dengan keberadaan STKIP apalagi tujuan kedepannya adalah menjadi universitas,” tutup Hijrul yang mengaku di DO pada semester VI itu.
Sementara itu, tokoh muda Merangin sekaligus anggota DPRD Merangin fraksi I, Heri S Mohza menghimbau kepada para aktivis Merangin untuk menahan emosi menyikapi persoalan tersebut. Menurut Mohza tindakan berupa aksi atau demo belum tentu bisa menyelesaikan masalah.
‘’Biarlah mereka (Pemkab dan YPM) duduk bersama dulu mencari solusinya. Kami dari DPRD juga akan turut serta menengahi persoalan ini. Demo ataupun aksi belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Malahan menghabiskan energi,” himbau Taboy (Panggilan Akrab Heri S Mohza).
Reporter : GondoIrawan
Redaktur : TopanBohemian
