Seperti diungkapkan Parmin tokoh masyarakat RW 8 dusun 4. Dia merasa heran setelah mendapat informasi bahwa di desanya itu penerima BLT hanya 25 KK, sementara di desa tetangga penerima BLT diatas 100 – 150 KK.
‘’Kok sedikit sekali hanya 25 KK penerima BLT. Sementara bisa dilihat di desa kami ini masih banyak warga yang seharusnya mendapatkan bantuan BLT itu,” kata Parmin.
‘’Itu tetangga saya di depan rumah. Seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarga, motong karet sendiri mengurus suami yang sudah (maaf) gila selama 14 tahun dan anak yang masih sekolah di SMK. Apa tidak layak keluarga itu mendapatkan BLT,” kesaksian Parmin seraya menunjukkan tangannya ke rumah yang bersangkutan.
‘’Itu yang di belakang rumah saya pak Muadin rumahnya papan tidak punya kebun kerja serabutan juga nggak dapat.
Termasuk saya cuma mengandalkan motong karet tidak pernah dapat bantuan sama sekali. Masih banyak yang layak dapat BLT DD di Sei kapas ini. Saya harap Pemerintah desa dapat mendata ulang dan menambah jumlah penerima BLT itu,” harap Parmin.
Warga lainnyak, Edi Sudrajat yang berprofesi sebagai tenaga serabutan mengaku tidak pernah diberikan bantuan apapun sementara keadaan ekonomi keluarganya saat ini memprihatinkan.
‘’Saya tidak punya kebun. Kerja serabutan. Saya berdoa agar para perangkat desa membuka pintu hatinya. Segera tambah kuota penerima BLT. Kami membutuhkan bantuan itu,” kata Edi seraya menyeka linangan air matanya.
Rosita, Kadus (Kepala Dusun) IV dikonfirmasi membenarkan bahwa penerima BLT di desa itu sedikit jumlahnya. ‘’Buktinya di desa kami jumlah penerima BLT nya ada 7 KK. Bila dibanding dengan dusun 1,2 dan 3, sebenarnya penerima BLT di desa kami lebih banyak,” singkat Rosita
Sementara Ketua BPD Desa Sungai Putih, Ali dikonfirmasi membenarkan hanya ada 25 KK di desa itu yang mendapatkan BLT. Hal itu terjadi lantaran perangkat desa terutama kades berkukuh memilih angka minimal. Padahal pihak BPD telah memperingatkan agar memilih angka maksimal yaitu 25 persen dari DD.
‘’Saat rapat di balai desa yang dihadiri oleh Camat, Pendamping Desa, Babinsa, Babinkamtibmas dan tokoh masyarakat. Kami telah memberitahukan bahwa masyarakat desa masih banyak yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan sehingga perlu penetapan angka maksimal penerima BLT nya. Tapi pihak pemdes tidak mau,” kata Ali.
‘’Tanggapan dari pemerintahan desa saat itu, dana desa untuk BLT hanya 25 KK yang bisa dianggarkan, bila di tambah lagi maka berimbas pada stagnasi pembangunan Hall (Aula) yang direncanakan akan dimanfaatkan untuk kegiatan gedung kesenian dan olahraga. Karena anggaran pembangunan Hall menelan biaya hingga Rp.500 juta,” tambah Ali, ketua BPD itu.
Sementara itu, hingga berita ini dipublikasikan, kepala Desa belum bisa dikonfirmasi baik kala didatangi di rumahnya maupun dihubungi melalui sambungan telpon. (*)
Reporter : GondoIrawan
Redaktur : TopanBohemian
