Hal itu dikatakan seorang Johan, aktivis Aliansi Gerakan Anti Korupsi Indonesia yang berdomisili di Sarolangun. Kepada media ini Johan menyayangkan terjadinya tindakan penempelan label itu karena justru menjurus kepada kampanye terselubung.
‘’Selaku masyarakat saya menyayangkan anggaran APBD dipotong untuk kebutuhan membeli beras sebagai bentuk bantuan Pemkab, namun kenyataannya dalam bantuan itu tertulis ‘Bantuan Bupati Sarlangun’. Semestinya kan dalam labelnya tertulis ‘Bantuan Pemkab Sarolangun’, disamping foto Pak Bupati seharusnya juga ada foto Pak Wakil Bupati,” kata Johan.
‘’Sekarang ini tahun politik. Itu sama saja dengan kampanye terselubung. Kami meyakini tindakan itu melanggar etika kampanye dan persoalan ini akan kami bawa ke Panwaslu Provinsi Jambi atau sekalian ke Panwaslu Pusat. Bila telah ditetapkan sebagai calon Gubernur maka kami akan minta untuk didiskualifikasi,” tegas Johan.
‘’Masyarakat akan berpendapat bahwa itu adalah bantuan Bupati, bukan Pemkab. Sementara dana berasal dari Pemkab dengan kata lain kantor-kantor dinas itu turut menyumbang. Bagi kami kental unsur politik dalam kasus ini,” tambah Johan.
Pernyataan dan dugaan Johan kemungkinan tidak berlebihan. Saat media ini meminta tanggapan warga atas bantuan itu, ambiguitas jawaban yang disampaikan warga jadi kentara.
Seperti pernyataan seorang oknum kades di kecamatan Pauh. Dikonfirmasi oknum kades itu berterimakasih kepada Bupati Sarolangun, Cek Endra (CE) karena 76 kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan. Ucapan terimakasihnya bukan kepada Pemkab Sarolangun.
‘’Alhamdulillah di desa kami ada 76 KK yang mendapatkan bantuan dari Bupati Sarolangun. Bantuannya berupa 20 Kg beras. Terimakasih Pak Bupati karena sangat membantu masyarakat yang sangat membutuhkan. Apalagi ekonomi saat ini tercepit covid-19. Harga karet juga murah dan saat ini juga jarang ada pembangunan sehingga warga banyak yang menganggur,” kata Oknum Kades itu via telpon.
Bantuan bersumber dari Pemkab dibenarkan oleh Kepala Dinsos Sarolangun, Juddin. Dikonfirmasi melalui sambungan telpon Juddin menjelaskan dana bantuan diambil dari dana pasca bencana APBD Sarolangun guna menyediakan 310 ton beras untuk disalurkan kepada 15543 KK di Sarolangun.
Meski mengakui bantuan dari Pemkab, Juddin tidak menampik bahwa dalam bantuan tersebut tertera label bertuliskan ‘Bantuan Bupati Sarolangun’. ‘’Itu sebenarnya bantuan dari Pemkab. Memang bacaannya ‘Bantuan Bupati Sarolangun’. Bantuan langsung diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima,” singkat Juddin.
Sementara itu Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari dikonfirmasi via telpon mengatakan masalah tersebut tergantung dilihat dari sisi mana.
‘’Tinggal melihat dari sudut pandang saja. Kalau ambil positif ya positiflah tapi kalau dipandang dari sudut lawan politik ya tentu akan ada unsur politiknya, kan !,” kata Tontawi.
Menurut Tontawi ada dua jenis bantuan yaitu bantuan atas nama pribadi CE dan bantuan dari Pemkab Sarolangun terkait penanganan covid-19 itu. Bantuan pribadi CE maka akan muncul logo CE sendiri, sementara bantuan dari Pemkab maka akan ada logo Pemkab dalam bantuan tersebut.
‘’Kalau ada logo beliau maka itu bantuan pribadi, seperti beberapa waktu lalu pembagian masker itukan bantuan pribadi. Sementara kalau dari dinas sosial itu bantuan atas nama Pemkab Sarolangun atau Sarolangun Peduli yang sumbernya pemotongan APBD. Dibelanjakan untuk keperluan bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19,” kata Tontawi.
‘’Bantuan Pemkab atas nama Bupati Sarolangun. Kan Bupati itu Pemerintah, bukan pribadi CE nya. Jadi tidak ada unsur politiknya,” sambung Tontawi seraya menegaskan Partai Golkar dipastikan mendukung CE sebagai bakal calon Gubernur Provinsi Jambi. (*)
Reporter : DedeRiskadinata
Redaktur : TopanBohemian
