Baca Juga : Polemik Desa Pelangki. Misteri Uang Rp.35 Juta Terbongkar ?
Tak lepas tangan terhadap anggotanya, rasa empati ditunjukkan oleh lembaga Apdesi (asosiasi perangkat desa seluruh indonesia) Merangin. Melalui Humas Apdesi Merangin, Anas mengaku turut prihatin terhadap kasus yang saat ini dialami oleh Azwar, Kades Pelangki.
‘’Jujur kami selaku rekan sejawat sesama kades merasa prihatin dengan kasus yang menimpa Kades Desa Pelangki,” kata Anas via telpon.
Menurut Anas, hal yang sangat tidak sepatutnya terjadi selain meminta sejumlah uang, adalah penahanan SPJ desa oleh pihak manapun.
‘’Kalau memang ada penahanan SPJ yang dilakukan Kejari terhadap kasus desa Pelangki, itu adalah salah,” Ujar Anas.
Menurut anas Tugas APDESI , sebagai koordinator kelembagaan hanya menjembatani karena desa adalah binaan dari kecamatan , DPMD dan Inspektorat.
‘’Kami punya atasan di kecamatan yaitu camat sebagai pembina kami. Tingkat kabupaten pembina kami adalah DPMD. Dan untuk masalah administrasi kami juga menyerahkan kepada inspektorat,” terangnya.
Anas menegaskan pihaknya tidak mau ada institusi diluar dari inspektorat untuk pembinaan mereka. Masih dikatakan Anas, penegasan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Merangin saat pelaksanaan rakor.
‘’Apa saja yg berhubungan dengan desa dan kepala desa mengenai surat menyurat dan meminta SPJ segala macam tidak boleh tanpa seizin Bupati,” tegasnya.
Sementara itu, Masroni koordinator F-BPM (Front Bersama Peduli Merangin) meminta Kades Palengki menyebut nama oknum pegawai Kejari yang telah meminta uang sebesar Rp.35 juta tersebut.
‘’Saya harap Kades Pelangki jangan takut, buka-bukaan saja bila memang apa yang diakui itu benar adanya. Saya yakin masyarakat Merangin khususnya warga Desa Pelangki berdiri di belakang Kades,” ungkap Masroni.
Masroni juga menyatakan keraguannya terhadap kinerja Kejari Merangin selama ini sedikit demi sedikit terbukti minim.
‘’Dengan berat hati mohon maaf saya ulangi satu kali lagi bahwa F-BPM tidak percaya dengan Institusi Kejari Merangin, Apa sebab nya...? Upaya penanganan kasus korupsi itu nihil banyak laporan dari masyarakat hingga saat ini tidak tahu muaranya kemana. Jadi wajar masyarakat curiga,” tutupnya. (*)
Reporter : GondoIrawan
Redaktur : TopanBohemian
