Polemik itu terus bergulir tak kala pengakuan Azwar Amin yang menyatakan dirinya terpaksa melakukan pemotongan dana TPK karena terus dirongrong oleh oknum BPD yang meminta uang dari dirinya setiap ada kegiatan proyek di desa yang dipimpinnya itu.
Dari informasi antar dua pihak yaitu Kades dan ketua BPD, Kasus dugaan berbagi fee ini diklaim telah berakhir damai. Meski demikian pihak inspektorat tetap akan melakukan tindakan terkait persoalan hukum yang terjadi di desa itu.
Baca Juga : Inspektorat Merangin ‘Didorong’ Buktikan Kinerja
Informasi terbaru yang didapati media ini, ternyata sejumlah pejabat di desa itu berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara). Seperti diungkapkan seorang warga yang menyatakan bahwa Kades, Ketua BPD dan Sekretaris BPD merupakan PNS yang bertugas di Merangin.
‘’Pak Ketua BPD itu PNS di Kemenag, Sekretaris BPD itu Kasi PEM di Kecamatan Batang Masumai sementara Kades itu PNS di kantor BKKBN, tapi khusus Kades beliau itu setahu saya sedang cuti,” kata warga itu.(*)
Reporter : GondoIrawan
Redaktur : TopanBohemian
