Koordinator Forum Bersama Peduli Merangin (F-BPM)
Jika Pemerintah kabupaten Merangin menginginkan agar program unggulan Harkad dapat berjalan dengan baik dan sesuai visi misi terdahulu maka yang harus dihindari adalah pembelanjaan konsumtif untuk anggaran 2017 mendatang.
Untuk bisa merealisasikannya maka program tersebut harus mendapat dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diamini oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merangin.
Sebagai contoh, tiga tahun anggaran sudah cukup untuk pembelian Mobil Dinas (Mobnas), dan kedepannya jangan ditambah lagi. Dan biasanya kecenderungan pengerukan uang rakyat bertumpu pada pembelian Mobnas tersebut.
Jangankan kami dari F-BPM, Bupati Merangin saja merasa kaget saat diketahui disalah satu SKPD keseringan menganggarkan dan melangsungkan pembelian Mobnas, sementara DPRD merasa tidak pernah membahas.
Pertanyaannya dimana letak fungsi DPRD sebagai pengawas ketika itu. Kenapa bisa lolos pembelian Mobnas ataupun properti yang lain sementara tidak pernah ada pembahasan. Biasanya saat itu terjadi saling lempar tanggung jawab. Ah, Merangin.
Persoalan tersebut melahirkan bola panas dan memanas terus selama bola tersebut menggelinding. Dan membuat opini publik tersesat. Kenapa tersesat ?, karena publik akan menilai baik itu eksekutif maupun legislatif sama sama boros. Pertanyaan selanjutnya apakah pada pembahasan APBD anggaran 2017 kelak sejarah berulang ?
Dalam suatu kesempatan Bupati Merangin selalu menyampaikan efisiensi anggaran, tapi ini tidak pernah dilaksanakan bawahan. Dimana letak wibawa pemerintah jika hal tersebut terus terjadi.
Semestinya Pemerintah harus punya skala prioritas penggunaan anggaran. Tiga tahun sudah cukup untuk rehab kantor, Tiga tahun sudah cukup tambah ruangan, bangun gudang, kamar mandi. Sementara jumlah pegawai berkurang namun sarana dan prasarana yang ada di SKPD tidak pernah cukup, ini kan aneh.
Ada saja kegiatan fisik yg dibuat-buat. Bukannya tidak boleh, namun ada hal yang lebih membutuhkan perhatian. Masih banyak desa-desa membutuhkan infrastruktur jalan, sekolah yang membutuhkan pembangunan gedung, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan maksimal.
Kami F-BPM melihat kemampuan keuangan daerah kita masih rendah, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara berkelanjutan tapi harus punya target. Belum terlambat untuk membenahinya, masih ada sisa waktu satu tahun lebih, dan kalau beruntung masa kepemimpinan Al Haris akan diperpanjang 5 tahun kedepan setelah pilkada 2018 mendatang. Dan saat ini yang harus dilakukan oleh pemerintah sebaiknya check and balance lah.
Terakhir kami dari F-BPM mengucapkan selamat Ulang Tahun buat Kabupaten Merangin ke-67. Eksistensi kami disini adalah untuk mengingatkan, memberikan masukan dan mengkoreksi segala kebijakan yang kami nilai bertentangan dengan kebutuhan masyarakat.
Yang jelas skala prioritas anggaran harus diutamakan. Untuk melakukan itu Eksekutif dan Legislatif harus kompak. Semua yang anda-anda lakukan untuk Kabupaten kita tercinta, Merangin. (*)
