Merangin | fokusinfo.com : Pernyataan H Arif Budiman, SH, IRBAN WIL.II Inspektorat Merangin, bahwa pasca lebaran direncanakan ada pemeriksaan proyek untuk wilayah Pamenang disambut baik oleh publik. Apalagi salah satu objek yang akan diperiksa adalah bangunan posyandu yang disebut menghabiskan biaya sebesar Rp.227 juta.
Salah seorang yang menyambut baik rencana itu adalah tokoh masyarakat (Tomas) Pamenang, Hasanudin. Pasalnya dia bersama warga yang lain mengatasnamakan masyarakat kelurahan Pamenang pernah melayangkan surat permohonan kepada Bupati Merangin agar meninjau kembali kebijakan pekerjaan pembangunan fisik anggaran kelurahan Pamenang tahun 2020. Salah satu alamat ‘tembusan’ surat itu adalah Inspektorat Merangin.
Baca Juga : Pasca Lebaran, Inspektorat Akan Periksa ‘Posyandu 227 juta’ di Pamenang
Seperti data yang diterima media ini melalui aplikasi Whatapp, Dalam surat tertanggal 16 september 2020 dan memiliki nomor istimewa itu, masyarakat kelurahan Pamenang menyampaikan bahwa ada pembangunan yang sedang berjalan di kelurahan Pamenang tahun 2020 yaitu pembangunan Posyandu di RT 08 dengan ukuran bangunan 6 x 8 meter berbiaya Rp.227 juta. Pembangunan jamban ukuran 1,2 x 1,2 meter di RT 09 menelan biaya Rp.20 juta dan pembangunan jamban ukuran 1,2 x 1,2 meter di RT 33 juga menelan biaya Rp.20 juta.
Sementara menurut kacamata mereka yang awam anggaran biaya yang dialokasikan ke pembangunan tersebut terlalu besar. Bangunan jamban yang ukurannya sangat kecil dan menurut pandangan mereka pekerjaan asal jadi sehingga dikhawatirkan tidak efektif untuk dimanfaatkan yang otomatis merugikan keuangan negara. Tidak hanya itu, masyarakat juga menyoroti semasa pelaksanaan pekerjaan bangunan tersebut sama sekali tidak melibatkan atau memberdayakan masyarakat setempat, padahal proyek bersifat swakelola.
‘’Kami
menduga anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan itu terlalu besar. Tidak sepadan
dengan hasil akhir bangunannya,” kata Hasanudin melalui sambungan telpon
pribadinya.
Hasanudin berharap, pemeriksaan yang kelak dilakukan oleh inspektorat tidaklah audit umum seperti biasanya dan atau hanya sebatas pemeriksaan administrasi saja. Dia meminta inspektorat melakukan ‘audit khusus’ terhadap objek yang mereka persoalkan itu dengan alasan objek proyek bangunan itu telah mencipta polemik ditengah masyarakat.
‘’Kami percaya inspektorat bersikap independen dalam pemeriksaan kelak. Jadi tolong diaudit sedetail-detailnya dan juga transparan agar kami bisa memahaminya,” tutup Hasanudin.(*)
Reporter : Tim
Redaktur
: TopanBohemian
