Fokusinfo.com | Merangin : Terbongkarnya kasus jabatan Administrator di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin yang diduga tidak sesuai ketentuan melahirkan polemik di publik.
Seperti diberitakan salah satu media online JambiWin.com yang mana Riskandi yang menjabat sebagai Kabid Bina SD Disdikbud Merangin diketahui belum pernah memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun padahal dirinya telah dilantik Bupati H Mashuri pada 7 September 2021 lalu. Imbasnya hingga saat ini Riskandi tidak bisa naik pangkat atau golongan selayaknya pegawai negeri sipil (PNS) meski sudah lebih dari dua (2) tahun di Jabatan Administrator golongan III c.
Indikasi adanya pembiaran oleh sejumlah oknum dalam instansi Pemkab Merangin, kentara. Hal itu dibuktikan dengan adanya upaya dari Riskandi untuk mengurus kenaikan pangkat namun tidak bisa karena terbentur PP nomor 11 tahun 2017 Pasal 54 huruf d tentang manajemen PNS.
‘’Informasinya
dia sudah dua kali mengurus kenaikan pangkat tapi tidak bisa diproses.
Logikanya ketika peristiwa itu terjadi pihak BKPSDMD dan Disdikbud akan
mengetahui persoalannya. Nah seharusnya peluit dibunyikan kala itu, bilang sama
yang bersangkutan bahwa jabatan yang anda duduki sekarang ini bermasalah dan
sarankan untuk mundur,” kata seorang sumber yang tidak ingin namanya
dipublikasikan.
Sumber
juga mengatakan dua instansi yaitu BKPSDMD dan Disdikbud Merangin lah yang
harus aktif dalam kasus ini. Soalnya dalam kepengurusan pangkat seorang PNS
akan mengurusnya di BKPSDMD dan tentu saja sebelum ke instansi itu seorang PNS
akan membawa dokumen yang ditandatangani oleh OPD. Dalam kasus Riskandi ini,
OPD yang dimaksud adalah Disdikbud. (*)
Reporter
: TimInvestigasi
Redaktur
: TopanBohemian
Sumber Pelengkap Artikel Berita : https://jambiwin.com/2023/09/28/pj-bupati-h-mukti-janji-evaluasi-jabatan-administrator-di-dikbud-merangin-kabid-bina-sd-riskandi-pasrah/
