Mujibur melalui akun resmi facebooknya bernama Mujibur terpantau kerap mengunggah status keterlibatan Mulyadi dalam penguasaan sejumlah proyek pokir tersebut yang mengakibatkan para kontraktor di Merangin tidak mendapatkan bagian pekerjaan proyek khususnya pembangunan fisik.
Disambangi di kediamannya, Mujibur yang saat ini lebih layak disebut sebagai AMM (Aktivis Medsos Merangin) mengatakan tindakan yang dilakukannya itu bermaksud memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Mulyadi selaku bagian dari legislatif adalah sesuatu yang keliru.
‘’Apa yang dilakukannya itu merugikan pihak lain terutama para kontraktor. Mereka itu hidup dari pekerjaan proyek, kalau diambil oleh pihak lain tentu mereka akan kesusahan ekonominya,” kata Mujibur.
Mujibur juga mengatakan setiap unggahan statusnya di media sosial itu bukanlah tanpa data valid. Dia mengaku mendapatkannya dari para informan yang sangat dipercaya.
Kepada media ini, secara eksklusif Mujibur membeberkan informasi dugaan adanya jual beli proyek pokir di gedung parlemen yang juga melibatkan Mulyadi.
Diterangkannya, modus jual beli tersebut yaitu ketika anggota DPRD mendapatkan ‘jatah’ Pokir, Mulyadi langsung menawarkan diri untuk membelinya.
‘’Jadi Mulyadi itulah yang mengurus segala administrasi proyek. Dia langsung turun ke OPD, sementara anggota DPRD yang menjual tidak perlu melakukan apa-apa, duduk tenang saja terima hasil penjualan,” ungkap Mujibur mantan jurnalis senior Merangin itu.
Sementara itu Mulyadi hingga berita ini dipublikasikan belum bisa dimintai konfirmasi maupun klarifikasi. Dihubungi ke nomor ponselnya bernada tidak aktif. (***)
Reporter & Redaktur : TopanBohemian
