Agar aksi mereka diperhatikan Pemkab, Massa sengaja memblokir jalan penghubung Bangko – Jangkat. Meski tindakan itu dirasa merugikan aktivitas masyarakat pengguna jalan yang lainnya, namun hasilnya sejumlah pejabat terpantau tergopoh-gopoh mendatangi lokasi demo.
Spanduk bertuliskan tudingan ‘Bupati Telah Mengabaikan Stastus Kewarganegaraan Kami’ terpampang jelas melintang jalan, bersamaan dengan kalimat lainnya yang tertera dalam spanduk tersebut. Sesekali tulisan itu terhalang oleh asap hitam dari kobaran api yang sengaja disulut demonstran.
Pantauan media ini di lokasi demo, satu persatu orator bergantian naik ke atas kendaraan komando yang dilengkapi dengan sound system lengkap. Mereka adalah perwakilan pemuda, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan Perempuan, Herwin sebagai Koordinator Lapangan, Suharman Dani sebagai Komando Massa dan Azhari seorang aktivis sosial yang vokal menyuarakan keadilan, serta sejumlah orator lainnya yang turut membakar semangat massa untuk menuntut keadilan.
Dalam orasi yang disampaikan, terdapat enam tuntutan masyarakat berkaitan dengan persoalan Pilkades yang ditunda tersebut. Seperti yang telah disederhanakan redaksi fokusinfo.com, enam tuntutan massa yang tertuang dalam naskah berbunyi,
- Menuntut kehadiran Bupati Merangin H Mashuri guna menjelaskan alasan penundaan pilkades secara tepat
- Meminta kepala DPMD memperlihatkan surat rekomendasi dari kemendagri diatas penundaan pilkades
- Meminta Camat Lembah Masurai menjelaskan kenapa kepanitiaan PPS Pilkades Desa Tuo tidak terbentuk
- Meminta Ketua BPD guna menjelaskan kenapa kepanitiaan PPS Pilkades Desa Tuo tidak terbentuk
- Menolak kehadiran Pjs Kades
- Menuntut pelaksaan Pilkades sesegera mungkin.
Alasan ada kesibukan lain sehingga tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan massa, Bupati Merangin H Mashuri akhirnya bersedia berkomunikasi dengan massa melalui korlap menggunakan media handphone dengan menghubungkan pengeras suara ke handphone. Awalnya massa menyambut antusias ketika Mashuri mengucapkan Minal Aidin Walfaidzin, namun ketika pembicaraan mengarah pada substansi, massa merasa tidak puas dan kembali meminta Mashuri turun langsung ke lokasi demo. Akhirnya komunikasi terputus.
Menjelang tengah hari, sejumlah pejabat Merangin seperti Camat Lembah Masurai, Asisten Setda Merangin, Kepala Kesbangpol, Kepala DPMD, telah berkumpul di lokasi demo. Para pejabat ini satu persatu berbicara di depan massa. Uniknya setiap siapapun yang akan berbicara, terlebih dahulu korlap dan komandan massa mengingatkan kepada demonstran agar tidak pecah konsentrasi, namun fokus dengan apa yang mereka perjuangkan dalam tuntutan.
Ketika mendapatkan kesempatan berbicara di hadapan massa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Merangin, Andrie Fransusman secara gamblang membeber kronologis sehingga Pilkades di Desa itu menjadi tertunda.
‘’Awalnya adalah di Desa Tuo ini tidak ada pembentukan panita PPS meskipun telah difasilitasi camat pada tanggal 4 Maret. Namun panitia PPS tidak juga terbentuk. Sesuai dengan skedul jadwal seharusnya 26 Februari,” kata Andrie.
Masih dalam penjelasan Andrie, Lalu tanggal 16 Maret disepakati bersama BPD, masyarakat, Pemdes bahwa pilkades minta ditunda. Mengingat keterbatasn waktu maka Surat kesepakatan itu dijadikan rujukan yang disampaikan ke Bupati.
‘’Kala itu Pak Bupati menyarankan agar meminta petunjuk ke Kemendagri. Kami DPMD melaksanakannya dengan menyurati kemendagri dalam hal ini Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada tanggal 30 Maret. Dan pada tanggal 10 April kami mendapatkan jawabannya, yang intinya adalah kewenangan dikembalikan ke Bupati atas pertimbangan waktu jadwal yang telah lewat. Karena tanggal 11 itu sudah memasuki jadwal pendaftaran,” terangnya.
‘’Soal pembentukan Panitia PPS yang tidak terlaksana, itu tidak ada ketentuan panita kabupaten memfasilitasi atau mengambil alih kewenangan untuk membentuk kepanitiaan. Jadi sebenarnya itulah yang menjadi persoalan sejak satu minggu dua minggu hingga hampr satu bulan ternyata proses tidak juga terbentuk. Itu yang perlu diketahui masyarakat,” tutupnya Andrie.
Setelah berbicara di depan massa, Korlap dan Komando Massa meminta para pejabat Merangin dan tim negosiasi massa melakukan rapat di ruang yang telah dipersiapkan. Dalam negosiasi terjadi perdebatan. Karena kedua pihak menyadari tidak akan ada keputusan hukum substansial dalam rapat tersebut akhirnya mereka bersepakat membawa persoalan itu langsung ke Bupati Merangin, yang telah dikonfirmasi bersedia menerima kedatangan massa setelah maghrib. Tak berapa lama kemudian akhirnya demonstrasi bubar dan sejumlah palang blokir jalan disingkirkan sehingga kendaraan kembali bisa melewati fasilitas umum itu.
Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, seluruh kegiatan demo hingga negosiasi dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan TNI. Namun sayangnya tidak terlihat upaya optimal dari mereka terkait pemblokiran jalan yang nyata-nyata merugikan masyarakat lainnya.
Azhari, dikonfirmasi meyakini bila tidak ada aksi massa turun ke jalan maka tidak akan ada pertemuan tersebut. Dia mengatakan tidak ada transparansi dalam proses Pilkades sehingga terjadi penundaan. Dia juga menduga ada oknum yang sengaja menunda pilkades di Desa Tuo.
‘’Bila mereka transparan coba jelaskan dan tunjukkan kepada kami siapa orang yang melaporkan dan meminta Pilkades di Desa Tuo harus ditunda. Berapa jumlah orangnya, atas dasar apa. Kami siap dikonfrontir dengan mereka,” tegas Azhari seraya membeberkan telah muncul pula isu di tengah masyarakat bahwa Pilkades tidak akan bisa terlaksana sebelum terjadi pemekaran desa.
‘’Kami tidak ingin akal-akalan seperti ini terjadi lagi di masa yang akan datang,” tutup mantan ketua SPI Merangin itu. (*)
Reporter | Redaktur : TopanBohemian
